Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat stakeholder yang memperoleh layanan hubungan masyarakat dan informasi pangan

Data yang digunakan dalam survey adalah data sekunder dan data primer: Data sekunder berupa data stakeholder internal lingkup Badan Pangan Nasional selama 1 tahun terakhir. Data primer diperoleh dengan menggunakan survei langsung kepada masing-masing stakeholder ekternal.

Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model service quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variabel kualitas layanan model SERVUAL terdiri dari lima dimensi yaitu: reliabel (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), tangibles (bukti langsung), empathy (empati). Survei tingkat kepuasan stakeholder dilakukan dengan sensus untuk stakeholder yang menajdi sample. Nilai tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan stakeholder

Terpenuhinya layanan kerja sama bidang pangan, diukur dengan pencapaian kinerja: persentase kerja sama bidang pangan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase kerja sama bidang pangan yang ditindaklanjuti dilakukan melalui fasilitasi Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholders bidang pangan, kerja sama dalam dan luar negeri. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah kerja sama (MoU dan PKS) yang ditindaklanjuti berkaitan dengan program/kegiatan aksi dibandingkan dengan jumlah kerja sama yang disepakati

Alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan mengevaluasi sejauh mana rencana pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Indeks ini memberikan gambaran tentang efektivitas, kualitas, dan komprehensivitas proses perencanaan pembangunan.

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) dihitung dengan mengevaluasi dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi ini mencakup kualitas perencanaan, seperti kesesuaian antara isu strategis, target, program/kegiatan, dan tingkat inovasi. Rumusnya adalah penjumlahan nilai komponen perencanaan di lingkup Provinsi dan Perangkat Daerah, ditambah nilai komponen pengendalian dan evaluasi di kedua lingkup tersebut.

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) 

Persentase kerja sama ditindaklanjuti adalah:

a/b x 100%

keterangan
1) a adalah jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti;
2) b adalah jumlah kerja sama yang disepakati