Capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan tahun 2024 adalah sebesar 113,44%, dengan rincian komoditas :
1) Beras = 126,51%
2) Jagung = 125,42%
3) Kedelai = 111,77%
4) Bawang Merah = 103,63%
5) Bawang Putih = 108,65%
6) Cabe Merah Keriting = 104,92%
7) Cabe Rawit Merah = 105,16%
8) Telur Ayam = 102,86%
9) Daging Ayam = 108,29%
10) Daging Sapi/Kerbau = 108,64%
11) Gula Pasir = 149,27%
12) Minyak Goreng = 106,14%

Capaian tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 6,86% (capaian 2023 = 121,8%), dan dibawah target 2024 sebesar 5,47% (target 2024 = 120%). 

Capaian Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kapita/hari. Angka tersebut sudah diatas angka anjuran WNPG X tahun 2012 yang direkomendasikan, yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari atau sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2024 diperoleh sebesar 131,67%, apabila dibandingkan dengan target sebesar 140,74%, maka capaiannya sebesar 93,73% dengan kategori Sangat Baik, namun realisasi ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 132,30% maka terdapat penurunan capaian tahun 2024, dibanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar 125,22% terdapat peningkatan capaian tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah (Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024) sebesar 140,74% atau AKP ketersediaan sebesar 88,66 gram/kapita/hari, capaian rasio AKP ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan tahun 2024 sebesar 131,67% dengan kategori Sangat Baik. 

Capaian Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 139,29%, apabila dibandingkan dengan target sebesar 129,21%, maka capaiannya sebesar 107,80% dengan kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2023 terjadinya penurunan, dan jika dibandingkan pada tahun 2022 masih diatas capaiannya. Peningkatan Capaian Rasio AKE disebabkan karena adanya kontribusi terbesar dari kelompok bahan makanan yang didominasi oleh kelompok padi-padian. Penyumbang terbesar berikutnya adalah kelompok gula, makanan berpati, buah/biji berminyak, dan kelompok minyak dan lemak.  Kontribusi kelompok padi-padian terhadap ketersediaan energi total tahun 2024 menyumbang sebesar 40%. Kelompok gula 13%, dan kelompok makanan berpati 7%, buah/biji berminyak 6%, serta kelompok minyak dan lemak 30%.

Penyusunan regulasi yang mengamanatkan penyelenggaraan CPP untuk 9 (sembilan) komoditas pangan oleh Badan Pangan Nasional telah diselesaikan pada tahun 2023 lebih cepat dari yang ditargetkan pada tahun 2024. Sehingga, capaian indikator tahun 2024 mengikuti realisasi tahun 2023 sebesar 100,00% dengan kategori Sangat Baik. Dibandingkan tahun 2022, realisasi sebesar 10%. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam penyelesaian regulasi penyelenggaraan CPP. Indikator ini tidak tersedia pada RPJMN 2020-2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Telah tersusun turunan regulasi penyelenggaraan CPP berdasarkan Perpres 125  tahun 2022 dalam bentuk Perbadan sebagai dasar pelaksanaan dalam pengelolaan CPP oleh Perum Bulog dan BUMN Pangan untuk 9 (sembilan) komoditas pangan sesuai Perpres 66/2021 sebagai berikut:

1) Perbadan No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah

2) Perbadan No 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah

3) Perbadan No 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah

4) Perbadan No 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah

5) Perbadan No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah 

6) Perbadan No 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah

7) Perbadan No 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah

Disamping regulasi penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas, pada Tahun 2023 dan 2024 Badan Pangan Nasional juga telah menyusun regulasi yang menjadi dasar penyaluran CPP:

1) Perbadan No 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

2) Perbadan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat

3) Perbadan No 4 Tahun 2022 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat

4) Perbadan No 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen

Selanjutnya juga telah diterbitkan beberapa Keputusan Kepala Badan Pangan sebagai turunan dari Perbadan untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam penyelenggaraan CPP sebagai berikut :

1) Kepbadan No 2 Tahun 2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan HPP Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah

2) Kepbadan No 3 Tahun 2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan HPP Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah

3) Kepbadan No 4 Tahun 2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan HPP Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah

4) Kepbadan No 70 Tahun 2023 tentang Jenis Pangan, Jumlah dan Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023

5) Kepbadan No 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023

6) Kepbadan No 353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap Kedua Tahun 2023 

7) Kepbadan No 379.1 Tahun 2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024

8) Kepbadan No 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024

9) Kepbadan No 11 Tahun 2024 tentang Jenis Pangan, Jumlah Penerima Bantuan Pangan, dan Waktu Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024

10) Kepbadan No 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024

11) Kepbadan No 179 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap Pertama Tahun 2024

12)Kepbadan No 187.1 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap Kedua Tahun 2024

13) Kepbadan No 521 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahap Ketiga Tahun 2024

14) Kepbadan No 547 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahap Ketiga Tahun 2024

15) Kepbadan No 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025

Pada Tahun 2024 terdapat 8 (delapan) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Persentase realisasi mencapai 66,67% dari target tahun 2024 sekaligus target jangka menengah yaitu sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 78,43% dengan kategori cukup baik. Realiasi indikator kinerja pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya 2022 yaitu sebesar 33,33% serta tahun 2023 yaitu sebesar 50% dengan capaian kinerja dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukan adanya trend perbaikan meskipun masih belum sesuai target yang diharapkan.

Terdapat 12 (dua belas) komoditas pangan dengan harga di tingkat konsumen yang sesuai dengan kriteria dari 13 (tiga belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan dengan target 80%, realisasi kinerja sebesar 92,31% dengan capaian indikator kinerja pada tahun ini sebesar 115,38% atau Sangat Baik dan dapat dikatakan mencapai target jangka mengengah. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 69,23% dan tahun 2023 76,92% dengan capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik (target 70%).

Pada kuartal I terdapat 28 provinsi yang sesuai kriteria, kuartal II 27 provinsi sesuai kriteria dan kuartal III 27 provinsi sesuai kriteria. Sehingga apabila di rata – rata pada tahun 2024 terdapat 27 provinsi yang sesuai dengan kriteria atau disparitas di bawah 10% dari rata – rata nasional. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan dengan target 27 provinsi yang sesuai kriteria dan realisasi 27 provinsi, maka capaian indikator pada tahun 2024 ini sebesar 100,00% atau Sangat Baik. Realisasi tahun 2024 sama baiknya dengan capaian pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 27 provinsi. Apabila dibandingkan dengan target indikator jangka menengah tahun 2024 sebanyak 27 provinsi, maka capaian pada tahun 2024 sudah tercapai sesuai target dan masuk kategori Sangat Baik.

Berdasarkan capaian pada Kuartal I/II sebesar 100,00% dan Kuartal II/III sebesar 73,33% maka realisasi pada tahun 2024 sebesar 76,67%. Dengan kriteria yang ditetapkan dengan dengan target 80%, dan realisasi target 76,67%, maka capaian indikator pada Tahun 2024 ini sebesar 95,83% atau Sangat Baik. Capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 46,15% dari target 70% dengan kategori capaian Cukup Baik dan tahun 2023 sebesar 73,33% dari target 70% dengan kategori capaian Sangat Baik. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian pada tahun 2024 realisasi sesuai dengan target.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 2 Januari 2025, inflasi pangan bergejolak (y-on-y) bulan Desember 2024 sebesar 0,12%. Penyumbang inflasi pangan pada 2024 antara lain disebabkan oleh bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, dan telur ayam ras.

Realisasi inflasi VF Tahun 2024 sebesar 0,12% sehingga berdasarkan perhitungan stabilize target maka capaian kinerja 120,00% kategori Sangat Baik. Capaian Inflasi VF tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,61% dengan capaian kinerja 87,80% dengan kategori baik, begitu pula apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar capaian 6,73% dengan kategori Cukup Baik. Capaian inflasi VF pada tahun 2024 sangat rendah meskipun di luar rentang target yang ditetapkan. Hal ini tentunya berdampak baik dan menunjukkan bahwa harga komoditas pangan sepanjang tahun 2024 cenderung stabil. Terkendalinya inflasi antara lain disebabkan perhatian pemerintah yang kuat terkait isu inflasi sepanjang tahun 2024 dan koordinasi TPIP dan TPID yang optimal. 

Hasil analisis perkembangan situasi ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2023. Hal ini dilihat dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kerentanan pangan turun dari 13,23% (68 kabupaten/kota) menjadi 12,06% (62 kabupaten/kota)

Indikator kinerja Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih belum memenuhi target, dengan capaian 8,27% dari target 5%. Namun demikian angka ini telah mengalami perbaikan capaian PoU dari tahun 2023 yang sebesar 8,53% dari target 5,2%

Angka PoU di Indonesia mengalami perbaikan seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia. Perbaikan angka PoU merupakan hasil kinerja dari berbagai sektor

Tahun 2024 pengujian keamanan pangan telah dilakukan terhadap 25.921 contoh (3.527 contoh diuji di laboratorium dan 22.394 contoh diuji dengan menggunakan Rapid Test Kit) dengan parameter pengujian cemaran residu pestisida, mikotoksin, logam berat, dan mikrobiologi.

Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan dihitung dengan membandingkan jumlah contoh yang memenuhi syarat dengan total contoh. Tahun 2024 sebanyak 23.982 dari total 25.921 contoh memenuhi syarat sehingga diperoleh realisasi sebesar 92.52% termasuk kategori Sangat Baik.

 Jumlah Contoh pada tahun 2022 adalah 2.882, pada tahun 2023 adalah 6.269 dan 25.921 pada tahun 2024. Persentase contoh yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 92.52% lebih rendah 1,35% dibandingkan tahun 2022 sebesar 93,87% dan juga lebih rendah 0,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar 92,66%.

Penilaian OKKPD tahun 2024 dilakukan terhadap 12 OKKPD Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan provinsi dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD. Sidang evaluasi menetapkan dari 12 OKKPD provinsi yang dinilai, sebesar 58% memperoleh nilai A (Sangat Baik) dan 42% bernilai B (Baik). Sementara itu, penilaian OKKPD Provinsi tahun 2023 dilakukan terhadap 15 provinsi, sehingga total lembaga yang terstandarisasi sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 27 provinsi, atau sebesar 79,41% dari total 34 OKKPD Provinsi (4 provinsi baru belum dapat dilakukan penilaian karena belum memiliki OKKPD).

Target realisasi kinerja Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi tahun 2024 adalah sebesar 70% yang merupakan akumulasi dari target tahun sebelumnya.
Sampai tahun 2024 realisasi kinerja kegiatan ini sudah mencapai 27 provinsi atau 79,41% melebihi target 70%, dengan capaian kinerja sebesar 113,44% dengan kategori Sangat Baik.

 Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sedikit meningkat, dimana capaian 2023 sebesar 110,30%. Target tahun 2023 adalah sebesar 40% dengan realisasi sebesar 44,12% diperoleh dari 15 OKKPD Provinsi yang terstandarisasi. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 117,33% dengan target tahun 2022 sebesar 15% dan realisasi sebesar 17,65% yang diperoleh dari 6 OKKPD Provinsi yang terstandarisasi, maka capaian tahun 2024 sedikit menurun. Namun capaian tahun 2022 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 ataupun 2024 karena instrumen penilaian yang digunakan berbeda.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan selanjutnya dianalisis oleh Badan Pangan Nasional, Perhitungan skor PPH Tahun 2024 menggunakan metode yang masih sama dengan tahun sebelumnya, namun ada perbedaan di aplikasi pengolahan data jika dibandingkan dengan tahun 2023. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan yaitu 95% dengan realisasi 98,21% dengan capaian 103.38% atau kategori Sangat Baik.

Capaian skor PPH selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Skor PPH tahun 2024 sebesar 93,5 turun 0,6 poin dari skor PPH tahun 2023 sebesar 94,1. Dalam kurun waktu 10 tahun, skor PPH baru mencapai target RPJMN pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 dengan realisasi 92,9 (target 92,8) dan tahun 2023 dengan realisasi 94,1 (target 94,0).

Tingkat kepuasan layanan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,609 skala likert, di atas target yang ditetapkan yaitu 3,5 skala likert atau capaian 103,11% termasuk kategori Sangat Baik. Capaian tersebut diperoleh melalui survei lingkup internal (pegawai Badan Pangan Nasional) dan lingkup eksternal (pihak ketiga/pengembang dan masyarakat umum selaku pengguna data).

Survei lingkup internal menggunakan kuesioner yang terdiri atas 7 pertanyaan, yaitu:

1. Kemudahan prosedur pengajuan layanan

2. Kesesuian persyaratan layanan dengan jenis layanan

3. Petugas layanan merespon dengan baik setiap pengajuan pelayanan

4. Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan

5. Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan

6. Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan

7. Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan

Survei lingkup eksternal (masyarakat umum selaku pengguna data) menggunakan kuesiner survei yang diberikan kepada setiap pengguna data yang memanfaatkan layanan Portal Satu Data Pangan. Pada Portal tersebut, pengguna data dapat mengakses data terbuka dalam bentuk dataset, publikasi buku, atau infografis.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,25 terjadi peningkatan realisasi menjadi 3,609 pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 11,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, sebesar 3,1 atau terjadi peningkatan sebesar 0,5%. Peningkatan ini disebabkan karena terimplementasinya integrasi layanan data dan informasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta adanya Portal Satu Data Pangan sebagai media diseminasi satu pintu yang juga terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia, dan turut mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna. Sehingga semua informasi dan data dapat lebih mudah diakses. 

Realisasi indikator kinerja nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 82,75 atau capaian sebesar 103,44% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 80 dan realisasi tahun 2023 yaitu 80,02 terlihat kenaikan Nilai Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun.

Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja Eselon I Lingkup Badan Pangan Nasional tahun 2024 sebesar 91,39 atau capaian sebesar 101,54% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 92,29 terdapat penurunan realisasi NKA, hal ini disebabkan pada tahun 2022 masih menggunakan NKA dari Badan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian, dan realiasasi NKA tahun 2023 yaitu sebesar 90,04 terlihat kenaikan NKA unit kerja eselon I di tahun 2024 menjadi 91,39%.