Peran Badan Pangan Nasional untuk mendukung capaian ini adalah dengan melakukan intervensi program/kegiatan dalam bentuk bantuan pangan yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin. Capaian indikator ini pengukurannya dilakukan di akhir tahun berdasarkan hasil release oleh Badan Pusat Statistik.

Badan Pangan Nasional mengimplementasikan kebijakan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Adapun strategi kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2025 untuk mencapai tujuan tersebut meliputi :
(1) promosi pola konsumsi pangan B2SA,
(2) fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA DAK Non Fisik, dan penguatan database konsumsi pangan,
(3) melakukan koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun dengan menggunakan sumber data Survei Sosial Ekonomi.

data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap System Online Single Submission (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat : kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan.

Data yang berasal dari Badan Pangan Nasional merupakan kompilasi data baik di pusat maupun di daerah seperti data hasil pengujian keamanan pangan segar.

Pada bulan Maret Tahun 2025 perkembangan angka inflasi pangan bergejolak sebesar 0,37%(deflasi), hal ini disebabkan adanya kenaikan harga beberapa kelompok makanan dan minuman. intervensi Badan Pangan Nasional melalui kegiatan SPHP GPM untuk pencipta inflasi (volatile food) antara lain : beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, minyak goreng.

Penilaian RB Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) penilaian yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pangan Nasional, sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 indikator RB masih mempergunakan evaluasi reformasi birokrasi dengan Indikator PMPRB. Secara mandiri Badan Pangan Nasional akan melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.