Untuk indikator inflasi harga bergejolak, Badan Pangan Nasional memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui berita resmi statistik yang di update setiap bulan. Perhitungan indikator Inflasi Pangan Bergejolak telah disusun dalam manual IKU dengan perhitungan minimize target, dengan batas tertinggi angka inflasi pangan sebesar 5%. Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode minimize target pada triwulan 3-5% inflasi triwulan III bulan September sebesar 6,44% lebih tinggi dari triwulan I sebesar 0,37, dan triwulan II sebesar 0,57%, namun demikian sampai Triwulan III tidak mengalami gejolak harga  yang ekstrem.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada September 2025 adalah cabai merah, bawang merah, beras, dan dan daging ayam ras. 

Program dan kegiatan Badan Pangan nasional dalam rangka menjaga inflasi harga bergejolak, yaitu : 
1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Muarh (GPM). 
Pelaksanaan GPM bulan Januari-September tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 9.186 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 128 kali, provinsi sebanyak 1.580  kali di 37 provinsi dan 7.478  kali di 358 kabupaten/Kota, baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri

2. Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 September 2025 sudah terealisasi sebanyak 392.525 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 297.955 kg. 

3. Pelaksanaan Kios Pangan
Perkembangan Kios pangan per 30 September 2025 sebanyak 1.467 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota.

4. Program Bantuan Pangan Beras
Berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Juni 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako. Program ini dapat menekan harga pangan bergejolak dan inflasi karena hampir 20% penduduk Indonesia mendapat bantuan beras.

5. Pelaksanaan Korodinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah
Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah merupakan upaya sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Harga Pangan
Regulasi yang mengatur kebijakan harga pangan sebagai diatur dalam Perbadan 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras dan diubah menjadi Perbadan 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan  7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Food Insecurity Experience Scale (FIES) adalah Prevalensi penduduk dengan pengalaman keparahan kerawanan pangan sedang atau berat yang bergantung pada tanggapan langsung responden terhadap pertanyaan tentang akses mereka ke makanan yang memadai untuk untuk mengukur tingkat pengalaman kerawanan pangan individu terhadap populasi dalam 12 bulan terakhir. Skala pengalaman yang diukur meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, pengurangan porsi atau frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. 

Program/kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka penurunan penduduk rawan pangan adalah sebagai berikut:
1. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2025
Berdasarkan laporan Perum BULOG bahwa per 30 September 2025, realisasi pengadaan dari dalam negeri bulan Januari sampai dengan September sudah mencapai 99,98% (2.999.537 ton) dari target penugasan. Pengadaan CBP dari dalam dan luar negeri sampai per tanggal 30 September 2025 yaitu sebanyak 3.069.937 ton sehingga total pengelolaan CBP oleh Perum BULOG sebesar 4.862.268 ton.
 

2. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2025
- Penyaluran untuk pemberian bantuan pangan beras diberikan kepada 18.277.083 PBP menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial. PBP mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 kg per bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 yang diserahkan 1 kali penyaluran. Realisasi penyaluran sampai per tanggal 30 September 2025 yaitu telah disalurkan sebanyak 363.966.640 kg atau sebesar 99,57%.
- Pada bulan Juli, beras SPHP mulai kembali disalurkan, sehingga realisasi penyaluran CBP periode bulan Januari sampai dengan 30 September 2025 untuk SPHP sebesar 442.527 ton. Perum BULOG juga melaporkan sampai dengan 30 September 2025 realisasi penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat yaitu sebesar 418,28 ton. CBP juga disalurkan untuk  kebutuhan penugasan pemerintah lainnya (golongan anggaran), yaitu diberikan kepada ASN Pusat dan Otonom, TNI, Polri, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kemensos, dan juga kepada pemerintah daerah untuk CPPD. Realisasi penyaluran CBP untuk golongan anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2025 sebesar 65.625 ton.  

3. Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan
- Target: tersalurkannya paket bantuan pangan sebanyak 15.500 paket. Sampai September 2025 belum dilakukan penyaluran bantuan pangan, masih dalam proses persiapan. Beberapa yang sudah dilakukan antara lain: Juknis Intervensi telah ditetapkan oleh Sestama per tanggal 21 Agustus 2025 dengan nomor 13 Tahun 2025; Koordinasi Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); Pre Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan dengan Dinas Pangan Daerah; Sosialisasi petunjuk teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan dengan Dinas Pangan Daerah; Penetapan Lokasi kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Sampai dengan Triwulan III angka PPH sementara belum dapat dirilis masih menunggu verifikasi oleh BPS, dan diperkirakan baru bulan November 2025 angka akan rilis untuk angka sementara Triwulan III.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat melalui indikator Skor PPH dilakukan melalui implementasi kebijakan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).  Adapun strategi kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025 meliputi: (1) promosi pola konsumsi pangan B2SA, (2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA DAK Non Fisik, penguatan database konsumsi pangan; penyusunan Petunjuk Teknis; serta koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Dalam mendukung pencapian skor PPH Badan Pangan Nasional pada triwulan III telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:
1. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 Seri Kedua
- Bimtek dilakukan secara daring yang dihadiri 693 peserta perwakilan Dinas Pangan 38 provinsi dan 514 Kab/Kota
2. Sosialisasi B2SA pada 2nd yogyakarta International Culture Festival (Color of Indonesia)
- Dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 80 Badan Pangan Nasional melakukan Sosialisasi B2SA pada kegiatan Color of Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025, adapun rangkaian acara color of Indonesia salah satunya yaitu International Dance Competition yang diadakan di PPSDM Yogyakarta. Kegiatan ini di ikuti oleh 5 negera diantaranya; Indonesia, Polandia, Malaysia, Filipina dan Zimbabwe. Jumlah peserta mencapai 1000 orang dengan rincian; peserta internasional 400 orang dan Domestik 600 orang.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan PPH tersebut adalah pelaksanaan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor baik kementerian teknis terkait, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum; serta 3) peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran. 

Indeks Keamanan Pangan Segar adalah indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator yaitu SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen.

 Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025 dilakukan meliputi:
1. Pelayanan Perizinan
Pada Triwulan III Tahun 2025, OKPP-P telah menerbitkan 5927 izin edar yang terdiri dari; SPPB-PSAT 224, Izin Edar PSAT PL 1.371, Izin Edar PSAT PD dan Prima 520, Registrasi PD-UK 3.623, Health Certificate 367, dan Packing House.

 2. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman
Pada triwulan III Tahun 2025, Badan Pangan Nasional telah melakukan publikasi Petunjuk Teknis Pasar Pangan Segar Aman kepada seluruh Pemerintah Daerah Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang merupakan 2 (dua) lokasi penerima pendanaan APBN untuk kegiatan PAS AMAN. 
3. Pengawasan dan Pengendalian Produk Keamanan Mutu Pangan; dan Pengawasan, investigasi dan penindakan keamanan dan mutu pangan, yang dicapai melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. total penggunaan rapid test sebanyak 12.196 total sampel yang diuji dengan rapid test dengan hasil 1.157 positif dan 10.779 negatif, Uji laboratorium sebanyak 907 sampel dengan hasil 822 Memenuhi Syarat (MS) dan 87 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Uji Mutu 223 dengan kriteria premium 133, medium 59 dan lainnya 27.
4. Sarana Keamanan dan Mutu Pangan

Dalam rangka meningkatan RB, Badan Pangan terus berupaya untuk pencapaian nilai baik maupun sangat baik, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam Triwulan III  adalah proses penyusunan Keputusan Sestama tentang Rencana Aksi RB dan surat keabsahan Rencana Aksi RB, yang nantinya perlu diinputkan sebagai dokumen pendukung penilaian RB di Portal RB. Namun sampai saat ini Portal RB belum siap untuk diisi perihal kegiatan penilaian RB 2025, informasi  terakhir dari KemenpanRB bahwa masih penyesuaian beberapa fitur pada aplikasi.
- Upaya Untuk meningkatkan Nlai RB tahun 2025 yaitu,

1.    melakukan evaluasi dari capaian 2024,

2.    memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi aspek penilaian RB

3.    Melakukan koordinasi dengan instansi Meso.

4.    melakukan konsulidasi dengan seluruh unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional dalam pemenuhan dokumen dan capaian target dalam rangka  RB.

5.    Melakukan koordinasi dengan KemenPanRB alam rangka meningkatkan capaian RB.

7.    Telah menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

8.    Penerapan pelaporan secara digitalisasi, Badan Pangan Nasional telah menyusun aplikasi eSAKIP dalam upaya perbaikan secara terus menerus sesuai perkembangan global.