Realisasi fisik kegiatan ini di Triwulan I masih nol namun sudah berproses sebesar 40 persen, dimana sudah melaksanakan kegiatan persiapan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap 13 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua dari target 10 provinsi. Kegiatan penilaian ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan 

Pada periode Triwulan I, penyusunan standar masih dalam proses pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan mutu pangan untuk cadangan pangan pemerintah (Konsultasi Publik)

2. Batas maksimal cemaran (logam berat dan mikotoksin) pada pangan segar (Sudah pada tahap Konsultasi Publik)

3. SNI kernel beras fortifikasi (Konsolidasi Komite Teknis)

4. Pengawasan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar (Harmonisasi lanjutan)

5. Batas maksimal residu pestisida (FGD)

6. Standar mutu pangan lokal dalam rangka diversifikasi pangan (Rapat pembahasan)

7. Panduan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar (sudah ada draf panduan)

8. Rancangan PP tentang Perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (pembahasan tindak lanjut)