Realisasi fisik kegiatan ini di Triwulan I masih nol tetapi sedang dalam proses penyusunan draf untuk standar batas maksimal Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras Fortifikasi.

Pada bulan Januari, telah dilakukan pertemuan persiapan untuk rapat teknis pertama dalam pembahasan RSNI Beras Fortifikasi. Selanjutnya, pada bulan Februari, dilaksanakan rapat perumusan United Nations World Food Programme Country Strategic Plan (UN WFP - CSP) yang diselenggarakan oleh Bappenas sebagai focal point dalam kerja sama Indonesia dengan WFP melalui komite perjanjian kerja sama internasional. Kemudian, pada bulan Maret, dilakukan pertemuan koordinasi penyusunan standar beras fortifikasi, penandatanganan Joint Work Plan 2025 antara Badan Pangan Nasional dan WFP, serta audiensi dengan Koalisi Fortifikasi Indonesia.

Pencapaian kinerja Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan periode Triwulan I pada Indikator Kinerja Persentase Lembaga keamanan dan Mutu Pangan segar daerah yang terstandarisasi telah berproses sebesar 47,1%. Progres ini diperoleh dari rata-rata persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar provinsi dan kab/kota yang terstandarisasi. Secara kumulatif jumlah OKKPD provinsi yang dinilai pada tahun 2025 hingga TW I adalah 29 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, jumlah OKKPD kabupaten/kota secara kumulatif pada tahun 2025 hingga TW I adalah 92 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Hingga TW I sudah dilaksanakan kegiatan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung dari target 7 provinsi, sementara untuk 5 provinsi lainnya akan dilaksanakan pada triwulan II. Sementara itu penilaian kabupaten/kota sedang berproses dilaksanakan oleh OKKPD Provinsi.