Indikator ini adalah indikator baru yang diberlakukan pada tahun 2025, dimana komponen penilaian IPPN terdiri dari Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Untuk indikator ini akan dinilai diakhir tahun sesuai dengan periode penilaian Reformasi Birokrasi (RB) pada Badan Pangan Nasioonal. Sebagaimana SE Nomor 3 Tahun 2024 untuk indikator ini tidak dilakukan penilaian mandiri oleh unit kerja serta Tim APIP Badan Pangan Nasional.

Layanan kerjasama bidang pangan, diukur dengan pencapaian kinerja: Persentase kerjasama bidang pangan yang disusun selama tahun 2025. Capaian persentase kerjasama bidang pangan yang disusun dilakukan melalui fasilitasi Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholders bidang pangan, kerja sama dalam dan luar negeri serta pelatihan dalam dan luar negeri. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah kerjasama (MoU dan PKS) yang diajukan melalui program/kegiatan aksi dengan jumlah kerjasama yang disepakati

Layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang prima diukur dengan pencapaian kinerja: tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik. Capaian skala tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik dilakukan dengan metode survey ke stakeholder terkait penggunaan layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional.   

Terdapat 7 (tujuh) unsur pengukuran Layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, sebagai berikut :

1.     Kemudahan prosedur pengajuan layanan

2.     Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan

3.     Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan

4.     Petugas layanan merespon dengan baik setiap pengajuan pelayanan

5.     Tingkat Kepuasan terhadap layanan kehumasan

6.     Kecepatan Pelayanan

7.     Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik adalah 3,59. Responden yang disurvei adalah 30 responden terdiri dari 1 Dinas/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 23 Internal Badan Pangan, 3 Media, dan 3 Pelaku Usaha/Asosiasi/BUMN/BUMD