Capaian rasio nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital merupakan indikator evaluatif yang disusun berdasarkan penilaian tahunan terhadap penerapan digitalisasi di instansi pemerintah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, nilai ini tidak dapat dilihat atau diukur secara triwulanan. Selain itu, perubahan nilai biasanya mencerminkan hasil penguatan pada aspek-aspek yang menjadi fokus transformasi digital seperti strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, prngrlolaan dan pemanfaatan data informasi, keterpaduan layanan digital pemerintah, kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, yang memerlukan waktu lebih panjang untuk menunjukkan dampaknya secara signifikan. Direncanakan, akan dilakukan penilaian indeks pemerintah digital tahun 2026 namun belum terdapat informasi resmi periode pelaksanaannya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung optimalisasi hasil Indeks Pemerintah Digital Tahun 2026:

I. Ringkasan Eksekutif

Selama Triwulan I, Tim Tata Kelola telah fokus pada penguatan landasan hukum (regulasi) melalui penyusunan berbagai Surat Keputusan (SK), koordinasi Clearance TIK untuk anggaran 2026, serta migrasi arsitektur SPBE ke periode 2025-2029. Sebagian besar target administratif telah tercapai, meskipun terdapat beberapa pergeseran jadwal akibat penyesuaian regulasi eksternal dan agenda mendesak lainnya.

II. Capaian Kegiatan Per Jenis Kegiatan

1.     Perencanaan & Penilaian Indeks

a.     Evaluasi Mandiri Indeks Pemdi

Saat ini dalam proses reviu internal transisi penyelenggaraan SPBE ke Pemerintah Digital (Pemdi).

b.    Audit TIK

-        Laporan periodik penyelenggaraan audit TIK 2 tahunan telah diselesaikan dan dikirimkan ke Kementerian Komdigi.

-        Kriteria reviu audit juga telah disusun dan disahkan.

2.     Penguatan Kebijakan & Regulasi SPBE

a.     Penyusunan konsep kebijakan terkait:

-        Arsitektur SPBE 2025-2029: Konsep kebijakan telah disusun, mencakup domain proses bisnis, layanan, aplikasi, dan sedang dalam tahap finalisasi untuk domain data.

-        Standard Operating Procedure (SOP) manajemen keamanan informasi: Reviu Pedoman SMKI telah selesai dan dokumen gap analysis telah tersedia untuk revisi kebijakan berikutnya

b.    Telah disahkan kebijakan terkait:

-        Cetak Biru (Blue Print) Transformasi Digital sebagai dokumen strategi transformasi digital dalam bentuk Keputusan Sekretaris Utama Nomor 2.1 Tahun 2026 tentang Cetak Biru Sistem Informasi Pangan.

-        Telah diterbitkan Surat Edaran Sestama terkait Manajemen Data SPBE sebagai upaya penguatan dan sosialisasi.

3.     Penguatan Tata Kelola & Sistem Elektronik

a.     Migrasi Arsitektur (SIA SPBE)

Migrasi arsitektur dilakukan untuk mengkonversi arsitektur 2022-2024 ke arsitektur 2025-2029. Pelaksanaan telah rampung meliputi domain proses bisnis, layanan, aplikasi, serta data dan informasi.

1. Pendampingan Clearance TIK

Pendampingan clearance TIK dilaksanakan sebagai upaya mendukung kegiatan transformasi digital dalam hal penyesuaian perencanaan, penganggaran dan penyelenggaraan transformasi digital. pada TW I telah didapatkan surat rekoemdnasi hasil clearance untuk 7 aplikasi yaitu (FSVA, SKPG, Panel Harga, SIP, SiPangan Daerah, Portal Data Pangan, dan SIIKP) melalui aplikasi EGA SPBE.

1. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Untuk mendukung penyelenggaraan transformasi digital, seluruh sistem elektornik Badan Pangan Nasional sebanyak 42 aplikasi telah terdaftar/terupdate di aplikasi pse.layanan.go.id.

4.     Manajemen SPBE

a.     Penyelenggaraan Manajemen Risiko 2025

Penyelenggaraan manajemen risiko dilaksanakan dengan cara reviu internal dan penyusunan dokumen. Saat ini reviu telah dilaksanakan serta penyusunan dokumen lengkap (Bab I-V) beserta formulir identifikasi, analisis, dan rencana penanganan risiko untuk seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR) telah selesai 100% dan siap diproses ke tahap pengesahan.

b.    Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan

Pusdatin telah memiliki akun manajemen pengetahuan (SIMP@N-aplikasi umum), saat ini dalam proses identifikasi dan pengumpulan pengetahuan SPBE untuk di simpan ke dalam aplikasi.

Capaian rasio nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral merupakan indikator evaluatif yang disusun berdasarkan penilaian tahunan untuk mengukur kapasitas dan kemajuan pembangunan statistik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara menyeluruh dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, nilai ini tidak dapat dilihat atau diukur secara triwulanan. Selain itu, perubahan nilai biasanya mencerminkan hasil penguatan pada domain evaluasi penerapan statistik sektoral seperti prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan sistem statistik nasional, yang bersifat strategis dan jangka panjang, yang memerlukan waktu lebih panjang untuk menunjukkan dampaknya secara signifikan. Pada tahun 2026, akan dilakukan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral (EPSS) yang dimulai pada 27 April diawali dengan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) di setiap Kementerian/Lembaga/Daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung optimalisasi hasil EPSS Tahun 2026:

1.       Berpartisipasi aktif dalam Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) yang diselenggarakan oleh BPS selaku Pembina Data Statistik.

a.      Mengikuti Kickoff Meeting Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026.

b.      Rapat Koordinasi PSS Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 dalam rangka penguatan kolaborasi pembinaan statistik sektoral.

2.       Berkoordinasi, monitoring, dan melakukan pemeriksaan pengajuan rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan statistik unit kerja Produsen Data ke BPS. Hingga triwulan I tahun 2026, terdapat 9 kegiatan statistik yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari BPS, yaitu:

a.      Survei Perkembangan Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis di Indonesia (13 Januari 2026);

b.      Kompilasi Data Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Nasional (21 Januari 2026);

c.       Kompilasi Data Penyusunan Neraca Bahan Makanan Nasional (2 Februari 2026);

d.      Kompilasi Data Cadangan Pangan Nasional (3 Februari 2026);

e.      Kompilasi Data Penyusun Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi di Indonesia (19 Februari 2026);

f.        Kompilasi Data Situasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia (20 Februari 2026);

g.      Kompilasi Data Penyelamatan Pangan di Indonesia (25 Februari 2026);

h.      Kompilasi Data Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Indonesia (13 Maret 2026); dan

i.        Kompilasi Data Kegiatan Pasar Pangan Segar Aman di Indonesia (16 Maret 2026).

3.       Persiapan pelaksanaan EPSS

a.      Telah disusun Surat Keputusan tentang Tim Penilai Internal EPSS 2026 dan sedang dalam proses reviu Biro OSH.

b.      Telah dilakukan pendaftaran akun Admin di aplikasi Simbatik (aplikasi untuk pelaksanaan penilaian EPSS).

c.       Telah dilakukan kegiatan reviu untuk mendukung indikator dalam EPSS, diantaranya:

1)      Reviu Proses Bisnis dan Kualitas Data pada 5 Maret 2026

2)      Reviu Metadata Statistik pada 12 Maret 2026

3)      Reviu Standar Data Statistik pada 31 Maret 2026

4)      Reviu Portal Data Pangan sebagai media diseminasi data pada 31 Maret 2026