Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator evaluatif yang disusun berdasarkan penilaian tahunan terhadap penerapan digitalisasi di instansi pemerintah. Oleh karena itu, nilai indeks SPBE tidak dapat dilihat atau diukur secara triwulanan.

Kegiatan yang mendukung Indeks SPBE selama triwulan II:

1.       Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi:

a.      Dalam proses pendalaman standar teknis serta pedoman pengembangan dan pembangunan aplikasi dari Komdigi yaitu Permenkomdigi 6/2025 untuk penyesuaian dan restrukturisasi draf yang telah disusun.

b.      Pendalaman terhadap uji coba pendaftaran Sistem Elektronik (SE) Badan Pangan Nasional untuk aplikasi Satu Data Pangan.

2.       Persiapan Penilaian SPBE 2025: Telah dilakukan penelaahan mandiri terhadap indeks Pemerintah Digital (Pemdi) pada indikator 1 hingga indikator 17 (dasarnya adalah surat pembinaan Pemdi IPPD 2025 dari KemenpanRB) untuk persiapan penilaian di tahun 2026 sebagai pengganti indeks SPBE.

3.       Manajemen Keamanan Informasi:

a.      Telah dilakukan kategorisasi dan pengukuran vitaltias sistem elektronik yang ada di Badan Pangan Nasional.

b.      Telah dilakukan penyusunan laporan hasil identifikasi IIV sektor Administrasi pemerintahan di lingkup Badan Pangan Nasional.

c.       Telah dilakukan verifikasi terhadap laporan dan identifikasi yang telah disusun

4.       Pengembangan Intranet: Aplikasi Sikontan (laporan kegiatan), Simonka (realisasi anggaran kegiatan), Sijadin (perjalanan dinas), perbaikan tampilan barcode TTE.

5.       Telah dilakukan scanning sistem pada 3 aplikasi antara lain E-SAKIP, E-pegawai dan Simosntok. Hasil scanning tidak terindikasi adanya kerentanan.

6.       Implementasi Pelindungan Informasi Infrastruktur Vital (IIV) >> Pada tanggal 10 Juni 2025, . 

Indeks hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang disusun untuk mengukur kapasitas dan kemajuan pembangunan statistik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara menyeluruh. Karena proses penilaiannya melibatkan tahapan evaluasi kebijakan statistik, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, serta kualitas dan pemanfaatan data yang bersifat strategis dan jangka panjang, maka nilai IPS tidak dapat dilihat atau diukur secara triwulanan.

Kegiatan yang mendukung Indeks EPSS selama triwulan II:

1.       Hingga Juni 2025 terdapat 12 kegiatan statistik Badan Pangan Nasional yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS.

2.       Partisipasi dalam Pembinaan Statistik Sektoral oleh Pembina Data Statistik (BPS) dengan Tema Pembahasan Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral, Sistem Statistik Nasional, Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata, dan Kualitas Data.

3.       Mengikuti Rangkaian Workshop Gotong Royong Data (WGRD) oleh Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI)

a.      Pembukaan Serial WGRD untuk Perencanaan Data Prioritas (DP) 2025 tanggal 3 Juni 2025. Kegiatan tersebut sebagai pembukaan rangkaian WGRD tahun 2025.

b.      WGRD Seri-2 Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data/DP 2025 yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 5 Juni 2025. Poin-poin pentingnya yaitu: 1) Sekretariat SDI telah membangun aplikasi perencanaan data yang dapat diakses pada link: https://perencanaan.data.go.id yang di dalamnya juga terdapat daftar indikatif data prioritas. Masing-masing K/L diberikan 1 (satu) akun untuk Walidata; 2) Transfer Knowledge dan pelatihan aplikasi perencanaan sebagai tools pendukung penyusunan Daftar Data/DP 2025.

4.       Forum Satu Data Pangan di Badan Pangan Nasional

a.      Workshop Finalisasi Daftar Data dan Penyusunan Standar Data Statistik (SDS) Tahun 2025 lingkup Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.

b.      Focus Group Discussion Perencanaan Data Pangan 2025 lingkup Badan Pangan Nasional tanggal 18 Juni 2025 dengan hasil: Pusdatin Pangan memberikan tenggat waktu bagi setiap unit kerja selama 1 minggu untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan berdasarkan daftar indikatif DP; dan Pusdatin Pangan akan memverifikasi hasil konfirmasi setiap unit kerja sebelum diinput ke dalam aplikasi perencanaan Sekretariat SDI.

5.       Penyusunan Buku Statistik, Analisis, dan Visualisasi Data

a.      Menyusun Buku Saku Bulanan >> menyajikan data dan analisis pada aspek ketahanan pangan melalui buku saku yang disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia.

b.      Mengupdate visualisasi untuk memudahkan pimpinan monitoring kondisi pangan tiap bulan.

c.       Mengupdate konten dataset, visualisasi, publikasi, dan memastikan Portal Satu Data Pangan sebagai media diseminasi data pangan berjalan dengan baik.

6.       Penyusunan Standar Data dan/Metadata (pemenuhan prinsip SDI)

a.      Telah dilaksanakan evaluasi standar data dan penyusunan standar data lingkup Badan Pangan Nasional dari masing-masing unit kerja.

7.       Kegiatan Geospasial

a.      Pembinaan simpul jaringan baik di tingkat pusat maupun daerah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

b.      Menghadiri pemaparan Renaksi Penyelenggaraan IGT dan Pre-Launching Aplikasi Integrasi IGT pada Geoportal Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh BIG.

8.    Monitoring Layanan Permintaan Data